Macammacam sengketa internasional. Sengketa bukan perang; Sengketa perang; Kriteria pembeda : a) Niat para pihak yang bersengketa Yaitu sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian pengadilan, atau sering dikenal sebagai sengketa politik, karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan atau urusan lain diluar hukum, sehingga Kepercayaandiri tidak dapat dilepaskan Sengketa yang terjadi di wilayah Lautan pula dari kekuatan maritim negara-negara yang tersebut membuat Tiongkok perlu untuk bersengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan melakukan sebuah langkah yang menurut negara yang saat ini masih berada dibawah kekuatan tersebut "defensif" untuk mempertahankannya. Tentusaja keempat hal di atas hanya merupakan pengetahuan awal mengenai Mahkamah Internasional. Masih banyak hal yang dapat dipelajari dari institusi yang sangat penting itu. Agar tidak salah pengertian lagi, mari kita perbanyak membaca dari sumber - sumber terpercaya seperti situs resmi Mahkamah Internasional. Dalamperjalanan hukum pidana maupun perdata di Indonesia, terdapat sejumlah fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian. sengketa prayudisal. Berikut beberapa putusan yang dikeluarkan berkaitan dengan penyelesaian sengketa prayudisial : A. Putusan Mahkamah Agung No 413K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980. PengertianHukum Internasional Menurut Para Ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum internasional menurut para ahli yaitu: 1. Menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara. 2. Hukumperdata internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukun antarwarga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antarbangsa). #Soal 3 Di bawah ini yang bukan merupakan subjek hukum internasional adalah. a. negara b. takhta suci c. palang merah internasional d. organisasi internasional e. bangsa Kunci: e Dibawahini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah? Negara dan pemerintah Negara dan negara Negara dengan individu Negara dengan korporasi asing Negara dengan kesatuan kenegara Jawaban: A. Negara dan pemerintah Dilansir dari Encyclopedia Britannica, dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah negara dan pemerintah. Jelaskanapa yang dimaksud dengan Hukum Antar Tata Hukum HATAH dan berikan contoh kasus. Dalam hal ini terlihat ada unsur asingnya yang internasional bukan hukumnya teatapi hubungan-hubungan peristiwa nya yang internasional. Hukum adat adalah salah satu hukum di Indonesia yang merupakan seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu YpdgTM4. Sejak 1980-an, suatu perkembangan radikal telah terjadi dalam penyelesaian sengketa internasional. Jumlah pengadilan internasional dan mekanisme penyelesaian norma hukum atas perselisihan internasional lainnya telah meningkat. Jumlah perselisihan internasional yang diselesaikan dengan cara demikian telah meningkat dalam proporsi yang bahkan lebih besar. Sengketa internasional adalah perselisihan tentang arti hak-hak dua atau lebih negara sehubungan dengan kontrol atas wilayah tertentu. Perselisihan internasional menemukan akarnya dalam sejumlah masalah termasuk sumber daya alam, demografi etnis atau agama, bahkan perjanjian ambigu. Ketika dibiarkan tidak terkendali, perselisihan internasional akan menyebabkan tindakan kriminal, makna terorisme, perang, bahkan genosida atas nama menegaskan kembali hak atas wilayah. Pengertian Sengketa Internasional Sengketa perselisihan atau pertentangan berasal dari kata conflict atau dispute artinya terdapat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sementara itu, kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa. Konflik atau sengketa terjadi karena terdapat perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran mengenai lingkungan. Hal tersebut dilakukan secara sadar dan didasari oleh pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Pengertian Sengketa Internasional Menurut Para Ahli Definisi sengketa internasional yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut antara lain Huala Adolf Sengketa internasional merupakan situasi yang mana dua negara atau lebih memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilaksanakan atau tidaknyanya kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian internasional. Sengketa internasional bisa tidak mempengaruhi kehidupan internasional maupun bisa juga mengancam perdamaian internasional. Oscar Chachter Sengketa Internasional dapat dikatakan merupakan salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organiasasi internasional, acap kali hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara mereka. Macam Sengketa Internasional Klasifikasi sengketa internasional adalah salah satu maslaah tersulit dalam hukum internasional. Klasifikasi didasarkan pada sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan. Sengketa internasional yang biasanya dikenal dalam studi hukum ineternasional terdapat dua macam yaitu seperti di bawah ini Politik Sengketa politik merupakan sengketa internasional yang didasarkan pada tuntutan tidak atas pertimbangan yuridiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa ini tidak bersifat hukum dan penyelesaiannya dilakukan secara politik yang hanya berupa usulan. Usulan tersebut tidak mengikat beragam bentuk negara yang bersengketa. Usul tersebut mementingkan kedaulatan negara yang bersengketa serta tidak harus didasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Hukum Sengketa hukum didasarkan atas tuntutan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian maupun yang sudah diakui oleh hukum internasional. Sementara itu, keputusan yang diambil dalam sengketa internasional ini mempunyai sifat memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Penyebabnya adalah keputusan yang diambil hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut Sengketa hukum merupakan perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan pengadilan dengan menerapkan hukum yang telah dan pasti Sengketa hukum memiliki sifat yang mempengaruhi kepentingan viral negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari sebuah negara Sengketa hukum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keadilan antar negara maupun perkembangan progresif dalam hubungan internasional. Sengketa hukum berkaitan dengan hak-hak hukum melalui tuntutan atas perubahan hukum yang telah ada. Penyebab Sengketa Internasional Hal-hal yang menjadi penyebab sengketa internasional misalnya seperti di bawah ini Terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. Salah satu melanggar perjanjian yang telah disepakati dan merugikan pihak lain dalam perjanjian. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional yang telah dibuat. Penafsiran yang disengaja maupun tidak sengaja, menimbulkan salah satu pihak merasa terugikan, dan tidak mendapatkan hak-haknya. Maka, akan menyebabkan konflik tentang siapa yang lebih benar. Hal ini terjadi akibat dasar hukum nasional yang digunakan oleh masing-masing negara. Telah terjadi perebutan sumber-sumber ekonomi. Sumber daya alam sangat dibutuhkan oleh setiap negara, baik untuk menghidupi rakyatnya maupun untuk memperkaya negaranya. Adanya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. Penghinaan antara negara yang satu terhadap negara yang lainnya disebabkan karena merasa lebih unggul dari segi ekonomi maupun militer. Kasus ini menyebabkan pihak lain merasa direndahkan hingga berujung kepada konflik. Terdapat intervensi terhadap arti kedaulatan dalam negara lain. Intervensi menyebabkan suatu negara memiliki kecenderungan politik yang sama dengan pihak yang mengintervensi. Begitu juga negara akan mendoktrin dan menghimpun kekuaatan dari negara yang diintervensi untuk mengalahkan pihak lawan. Adanya perebutan pengaruh politik, keamanan dan ekonomi regional serta internasional. Hal yang biasa terjadi adalah satu negara memperebutkan kepercayaan penguasa negara lain, maupun memperebutkan kepercayaan salah satu organisasi internasional untuk mempertahankan hukum regionalnya. Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional Penyelesaian sengketa internasional bisa dilakukan dengan cara damai maupun dengan cara paksaan. Lebih rincinya terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa internasional antara lain Diplomatik Penyelesaian dalam sengketa internasional untuk diplomatik terdiri atas beragam cara. Antara lain; Negosiasi Negosiasi merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang pertama kali ditempuh ketika para pihak bersengketa. Pada pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat langsung melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional, lembaga atau organisasi internasional. Apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya, maka proses penyelesaian sengketa masih mungkin untuk dilaksanakan. Pencarian Fakta Upaya penyelesaian dengan pencarian fakta yakni berusaha untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya dari pihak yang bersengketa. Pencarian fakta ditempuh apabila upaya negosiasi telah dilakukan namun belum menghasilkan penyelesaian. Pihak ketiga memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak dengan melihat sengketa dari segala sudut pandang. Jasa-Jasa Baik Jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga agar pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Sehingga, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak agar mereka mau bertemu dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga bisa atas permintaan para pihak sendiri maupun atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya dalam penyelesaian sengketa. Mediasi Mediasi merupakan upaya untuk menyeledaikan sengketa melalui pihak ketiga yaitu negara, organisasi internasional misalnya struktur PBB atau individu politikus, ahli hukum atau ilmuwan. Pihak ketiga ikut serta dalam proses negosiasi. Pihak ketiga adalah pihak netral yang berusaha mendamaikan para pihak melalui pemberian usulan. Ketika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Konsiliasi Konsiliasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa yang lebih formal daripada mediasi. Upaya ini dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi bentukan para pihak yang bersengketa. Komisi konsiliasi bisa yang dari lembaga konsiliasi atau ad hoc sementara dengan tugas menetapkan persyaratan penyelesaian sengketa untuk para pihak yang bersengketa. Hukum Adapun penyelesaian sengketa internasional dalam hukum terdiri atas beragam hal. Antara lain; Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan menyerahannya secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Putusan dalam arbitrase sifatnya final dan mengikat.. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dilakukan dengan membuat kesepakatan, yaitu proses penyerahan sengketa kepada arbitrase atau melalui pembuatan klausul arbitrase dalam perjanjian sebelum sengketa terjadi. Melalui Mahkamah Internasional Penggunaan putusan pengadilan, biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Terdapat dua kategori pengadilan, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional. Contoh Sengketa Internasional Beberapa contoh sengketa internasional yang pernah terjadi antara lain sebagai berikut Laut Cina Selatan China menempatkan pembatasan pada hak-hak kapal perang asing untuk melakukan perjalanan perairan wilayah yang tidak bersalah, mengklaim kedaulatan luas di Zona Ekonomi Eksklusif ZEE, dan telah membuat klaim maritim mengutip perairan bersejarah. China menegaskan bahwa tindakan ini konsisten dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Amerika Serikat tidak mengakui klaim dan pembatasan China melanggar hak-hak nasional dan mengganggu kemampuan komandan Tempur teater PACOM untuk mempekerjakan pasukan di pesisir Pasifik Barat. PACOM harus terus melakukan operasi FON untuk menegaskan klaim sambil melibatkan mitra regional seperti Jepang. AS harus membantu mengembangkan solusi yang dapat diterapkan untuk sengketa maritim Laut Cina Selatan yang konsisten dengan kepentingan AS. Pulau Senkaku Di permukaan, pulau-pulau Senkaku Cina Diaoyu tampaknya menawarkan sangat sedikit untuk berebut di luar batu dan air. Perselisihan atas pulau-pulau ini, dikendalikan oleh Jepang dan diklaim oleh Cina, semakin intensif setelah ladang minyak dan gas ditemukan di bawahnya. Penjualan salah satu pulau oleh keluarga Jepang yang kaya kepada pemerintah Jepang tahun 2012 membuat marah rakyat Cina dan menyebabkan kerusuhan anti-Jepang. Kepulauan Kuril Perselisihan atas kepulauan padat gunung berapi dari 56 pulau ini adalah alasan utama Jepang dan Rusia tidak pernah menandatangani perjanjian damai untuk meresmikan akhir Perang Dunia II. Uni Soviet berusaha menyerbu Kepulauan Kuril, yang diantaranya dikuasai oleh Kekaisaran Rusia. Sementara transfer pulau-pulau ke Uni Soviet termasuk dalam perjanjian Yalta, Jepang terus mengklaim hak historis ke pulau-pulau paling selatan. Antartika Perjanjian negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Argentina, telah mengajukan klaim atas Benua Antartika yang membeku, klaim ini belum disetujui oleh masyarakat internasional sejak penandatanganan Perjanjian Antartika pada tahun 1959 yaitu “demi kepentingan umat manusia, Antartika akan terus digunakan secara eksklusif untuk tujuan damai dan tidak akan menjadi tempat atau tujuan perselisihan internasional.” Beberapa ahli meyakini penemuan sumber daya alam yang dapat mengubah persamaan dan mengembalikan klaim negara-terhadap Antartika. Belum ada kabar tentang Pergerakan Penguin. Taiwan Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, pulau Taiwan kembali ke Cina. Namun, pemerintah Cina sendiri segera digulingkan di daratan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Mao Zedong, dan negara komunis yang baru mengambil nama Republik Rakyat Tiongkok. Sistem pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek pergi ke pengasingan di pulau itu, yang terus memerintah sebagai Republik Tiongkok ROC. Sementara Republik Rakyat Tiongkok mengklaim kedaulatan atas “provinsi nakal” Taiwan, ROC masih menganggap dirinya sebagai yang sah di kedua sisi Selat Taiwan. Maka, demikian artikel lengkap yang bisa kami ulaskan kepada segenap pembaca terkait dengan pengertian sengketa internasional menurut para ahli, macam, penyebab, upaya penyelesaian, dan contohnya di berbagai negara. Semoga bermanfaat. Trimakasih, [su_box title=”Daftar Pustaka”] [/su_box] - Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antarnegara. Hal yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia, atau masalah terorisme. Untuk mengatasi sengketa antarnegara, hukum internasional mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain itu, hukum internasional juga mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Penyebab Sengketa Internasional Sengketa internasional juga sangat dimungkinkan terjadi antara satu negara dengan individu-individu maupun satu negara dengan lembaga atau badan yang menjadi subjek hukum skala internasional. Terdapat sejumlah penyebab yang memicu terjadinya sengketa internasional. Berikut enam sebab terjadinya sengketa internasional Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional. Baca juga Pakar Hukum Internasional Jelaskan Narasi Berseberangan dalam Perang Rusia Vs Ukraina Contoh Kasus Sengketa Internasional Sengketa Internasional antara Indonesia dan Timor Leste Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya klaim oleh sebagian warga Timor Leste atas wilayah Indonesia tepatnya di perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste. Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dikhususkan pada lima titik yaitu Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat. Dengan luas sekitar hektar. Tiga titik berada di perbatasan Kabupaten Belu dan dua titik berada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja. Sejak tahun 1962, sengketa Kuil Preah Vihear memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua negara. Pada tahun 1963, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi tersebut milik Kamboja. Akan tetapi, gerbang utama candi berada di wilayah Thailand. Baku tembak di perbatasan dekat candi antara kedua belah pihak kerap terjadi dan memakan dan Kamboja meminta Indonesia menjadi penengah konflik. Memenuhi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk tim peninjau yang terdiri dari unsur sipil dan militer. Sengketa Internasional antara Irak dan Kuwait Penyebab invasi Irak ke Kuwait adalah kemerosotan ekonomi Irak setelah perang delapan tahun dengan Iran. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki. Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Pada 27 Februari 1991, pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Baca juga Menlu RI Tolak Klaim Batas Maritim yang Tak Punya Dasar Hukum Internasional Sengketa Internasional antara Israel dan Palestina Sengketa internasional antara Israel dan Palestina disebabkan oleh masyarakat Israel atau yahudi yang berpikir untuk mendirikan negara sendiri. Orang-orang Palestina yang telah tinggal dan besar di sana tidak terima menjadi bagian negara Yahudi. Sehingga bangsa Israel menganggap bahwa orang Palestina adalah ancaman dalam negeri. Bangsa Palestina menganggap Israel sebagai penjajah baru. Perang dan konflik yang berbelit-belit berkembang menjadi konflik antar-agama. Ditambah lagi adanya campur tangan Amerika terhadap kebijakan minyak mereka. Hingga kini belum ada penyelesaian untuk sengketa tersebut. Referensi Huala, Adolf. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung Sinar Grafika Mauna, Boer. 2001. Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Jakarta PT Alumni Starke, JG. 2008. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta Sinar Grafika Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. – Sengketa antarnegara seringkali tidak terhindarkan dalam hubungan internasional. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sengketa antarnegara di antaranya masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau,dan lain-lain. Berikut beberapa contoh kasus sengketa internasional berikut juga Proses Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia terkait klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Ligitan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1967. Hingga akhirnya pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh pada Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris, yang dulu menjajah Malaysia, lebih dulu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda, yang menjajah Indonesia, hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan, namun, tidak melakukan apa pun. Selain itu, Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau, seperti pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini terjadi saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sengketa antara Thailand dan Kamboja Contoh kasus sengketa internasional selanjutnya adalah antara Thailand dan Kamboja. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preah Vihear sebagai milik mereka. Konflik kembali memanas setelah pada tahun 2008, UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. Hal ini menyebabkan bentrokan beberapa kali terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Jauh sebelum itu, pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun, Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil, bukan area di sekitarnya. Sengketa ini membuat konflik terjadi. Baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut. Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan hanya menggelar perundingan, Indonesia juga mengirimkan pasukan untuk mengamankan tempat terjadinya sengketa. Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962. Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Kuil Preah Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari wilayah tersebut. Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak bisa dibanding. Baca juga Hukum Laut di Indonesia Sengketa wilayah laut antara Peru dan Chili Saling klaim batas wilayah laut pernah terjadi antara Peru dan Chili. Sengketa ini dimulai pada tahun 1947. Baik Peru maupun Chili saling klaim hak maritim di zona 200 mil sepanjang pantai kedua negara. Atas klaim ini, Chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar asas pacta sunt servanda yang bermakna janji harus ditepati. Ini dikarenakan Peru telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili pada tahun 1968, tetapi pada 2007, negara tersebut menyatakan bahwa tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut. Perbedaan dalam menafsirkan perjanjian ini seringkali menimbulkan gesekan antara kedua negara. Pemerintah Peru kemudian secara resmi membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional pada 16 Januari 2008. Langkah ini diambil setelah negosiasi yang dimulai sejak 1980 tidak pernah menghasilkan kesepakatan dan berujung pada sikap Chili yang menutup pintu negosiasi pada 10 September 2004. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 27 Januari 2014, Mahkamah Internasional memutuskan batas maritim antar para pihak yang bersengketa tanpa menentukan koordinat geografis. Mahkamah Internasional mengharapkan para pihak untuk menentukan sendiri koordinat yang sesuai dengan putusan, dengan iktikad baik dari masing-masing pihak sebagai negara tetangga yang baik. Dengan adanya putusan ini, Peru dan Chili sepakat bahwa Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Sementara Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar km2 dari km2 yang disengketakan. Referensi Adolf, Huala. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta Sinar Grafika. Fatahillah, Iga Zidan, dkk. 2020. Organisasi Internasional Menyelisik Jejak Aksi dan Partisipasi NKRI. Kota Batu Beta Aksara Sholikah, 2020. Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional ICJ. Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis, 1 1, 25-34. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.